LPP Sinode Yogyakarta menjadi ruang belajar bagi anggota Climate Justice Warrior (CJW) dari sekolah-sekolah mitra Program Keadilan Iklim Untuk Perlindungan Hak Anak (KIPHA) Yayasan SHEEP Indonesia, pada tanggal 28-29 Juli 2026. Kegiatan Capacity Building ini dilaksanakan secara terpisah untuk dua jenjang, yaitu SMP/MTs pada 28 Juli 2026 dan SMA/MA pada 29 Juli 2026, dengan fasilitator Wahyu Wibisono dan Ficky Tri Sanjaya.
 

Peningkatan kapasitas ini diikuti oleh anggota CJW dari sekolah-sekolah mitra Program KIPHA di wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman. Para peserta merupakan perwakilan siswa yang sedang dipersiapkan untuk terlibat dalam kampanye dan advokasi keadilan iklim, baik di lingkungan sekolah masing-masing maupun dalam forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di luar sekolah.
 

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi Program KIPHA untuk memperkuat literasi perubahan iklim, kesadaran terkait persoalan lingkungan, dan penguatan partisipasi anak dalam advokasi keadilan iklim untuk perlindungan hak anak di Yogyakarta. Pelatihan ini menjadi tahapan lanjutan setelah rangkaian lokakarya perubahan iklim, keadilan iklim, dan hak anak; serta penguatan kapasitas advokasi yang telah dilaksanakan sebelumnya, sekaligus persiapan menuju aksi konservasi dan advokasi keadilan iklim kepada para pemangku kepentingan di tingkat kota/ kabupaten, provinsi dan bahkan di tingkat nasional dan global. 
 

 
Kegiatan berangkat dari kesadaran bahwa krisis iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam hak anak untuk hidup sehat, aman, dan berkembang secara optimal. Komite Hak Anak PBB melalui General Comment No. 26 menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk didengar dan berpartisipasi secara bermakna dalam setiap pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup. Namun, hak untuk didengar tidak otomatis terwujud tanpa kemampuan, pengetahuan, dan keberanian untuk menyampaikan pendapat. Karena itu, Capacity Building ini dirancang sebagai ruang belajar agar anak-anak mampu memahami persoalan iklim, mengorganisasi diri, dan menyuarakan gagasannya secara bertanggung jawab.
 

Kegiatan diawali dengan sesi mengenal diri. Peserta menggambar dirinya, menuliskan kekuatan dan potensi yang dimiliki, lalu membagikannya kepada pasangan diskusi masing-masing. Pada jenjang SMP/MTs, sesi ini ditutup dengan menyanyikan lagu Aku Istimewa bersama-sama, sedangkan pada jenjang SMA/MA peserta menempelkan tulisan tentang kemampuan dan potensi diri pada foto masing-masing di dinding aula. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk membangun rasa percaya diri dan kesadaran bahwa setiap anak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dan bersuara dalam isu lingkungan dan hak anak.
 

Selanjutnya, Wahyu Wibisono mengajak peserta memahami dasar-dasar pengorganisasian. Materi membahas makna organisasi, pentingnya tujuan bersama, pembagian peran yang setara, keterbukaan, kekompakan, dan sikap kritis dalam menjalankan organisasi anak. Peserta kemudian bekerja dalam kelompok untuk merancang kegiatan kampanye atau aksi lingkungan dan mempresentasikannya di hadapan peserta lain dengan ide yang muncul misalnya penyelenggaraan CJW Camp dengan rangkaian kegiatan pembersihan dan konservasi lingkungan dengan melibatkan masyarakat sekitar. Melalui proses ini, mereka belajar menyusun gagasan, membagi tugas, mengambil keputusan bersama, dan mempertanggungjawabkan rencana yang telah dibuat. Pada sesi siang, Ficky Tri Sanjaya mengajak peserta keluar ruangan untuk melatih konsentrasi, kemampuan mengamati, dan keberanian mengekspresikan diri. Melalui meditasi bergerak, permainan imajinasi, dan pertunjukan kelompok yang dibawakan secara pantomim maupun verbal, peserta belajar bahwa pesan advokasi dapat disampaikan melalui tubuh, ekspresi, gerak, tulisan, maupun pertunjukan, tidak hanya melalui pidato atau presentasi.
 

Refleksi peserta menjadi bagian penting dari proses peningkatan kapasitas kali ini. Kika, salah satu peserta dari SMA Bumi Cendekia, di akhir kegiatan mempertanyakan keterkaitan antara rangkaian peningkatan kapasitas pengorgansiasian dan public speaking yang baru saja dijalani dengan kerja-kerja yang selama ini dilakukan CJW. Pertanyaan tersebut dijawab dengan penegasan bahwa advokasi menuntut pendekatan yang beragam: tidak hanya melalui demonstrasi dan audiensi yang terkesan “keras”, tetapi juga melalui drama, puisi, dan karya seni lainnya. Pendekatan soft advocacy semacam ini justru semakin relevan di tengah gaya pemerintahan yang belakangan cenderung represif terhadap suara kritis, karena ia membuka pintu dialog tanpa kehilangan ketajaman pesan yang ingin disampaikan. Sebagai tindak lanjut, kelompok CJW di masing-masing sekolah akan membentuk struktur organisasi dan menyusun perencanaan kegiatan untuk enam bulan kedepan bersama pendamping, dalam rangka menghidupkan kerja kolektif CJW di tingkat sekolah, memperluas keterlibatan siswa lain dalam isu keadilan iklim, sekaligus menyiapkan basis pengalaman dan data yang akan menjadi pijakan advokasi kepada pemangku kepentingan pada tahap berikutnya.