Bagi lima Peer Humanitarian Partners (PHP) dalam Program ToGETHER 2.0, refleksi menjadi ruang untuk memahami perubahan, mengenali tantangan, dan menemukan pembelajaran bagi penguatan kerja kemanusiaan ke depan.

Proses ini berlangsung melalui Peer Review Mechanism (PRM) dan Workshop Canvas Advokasi pada 19 sampai 22 Agustus 2026 di Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan mempertemukan Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, Mitra Wacana, Jaga Balai, GKJW, dan YAPHI bersama Yayasan SHEEP Indonesia.

Merumuskan Pembelajaran dari Pengalaman melalui PRM

Melalui PRM, peserta meninjau kembali pengalaman organisasi secara kritis. Mereka melihat apa yang berhasil, tantangan yang dihadapi, faktor yang memengaruhi proses, serta pembelajaran yang dapat diterapkan dalam konteks masing-masing.

Lima pengalaman direfleksikan bersama, mulai dari transformasi paradigma kemanusiaan, potensi kerentanan masyarakat, penguatan kelembagaan, implementasi program berkelanjutan, hingga konteks pelokalan dalam organisasi. Pengalaman YAPHI memperoleh perhatian khusus karena menunjukkan perubahan cara pandang organisasi terhadap pelokalan dan kerja kemanusiaan, termasuk dalam memperkuat keterlibatan masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai aktor lokal.

Menggambar Kanvas Advokasi

Pembelajaran dari PRM kemudian menjadi pengantar Workshop Canvas Advokasi. Peserta meninjau pengalaman respons bencana dan mengidentifikasi sejumlah kesenjangan, seperti distribusi bantuan yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan, alur informasi, koordinasi, kebijakan, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.

Proses prioritisasi menghasilkan lima isu utama, yaitu bantuan berbasis kebutuhan, akuntabilitas dan partisipasi, logistik berbasis lokal, koordinasi dan tata kelola, serta kapasitas aktor lokal. Berdasarkan relevansi, pengaruh, posisi kolektif PHP, dan urgensi, peserta memilih dua fokus bersama, yaitu kapasitas aktor lokal serta koordinasi dan tata kelola.

Kedua isu tersebut diarahkan pada tujuan untuk memperkuat peran aktor lokal dan efektivitas kepemimpinan dalam tata kelola bencana melalui sistem yang transparan, akuntabel, berbasis kajian risiko, dan berlandaskan kemitraan yang setara.

Peserta kemudian memetakan aktor strategis dan merumuskan pendekatan advokasi. Kampanye publik melalui media sosial dan podcast dirancang untuk mendorong isu kapasitas aktor lokal. Sementara lobi, FGD, dan forum kebencanaan dipilih untuk mendorong perbaikan koordinasi dan tata kelola.

Proses ini menjadi langkah awal untuk membangun suara kolektif PHP dalam mendorong sistem kemanusiaan yang lebih inklusif dan berpusat pada kepemimpinan aktor lokal.