Bencana tidak hanya menjadi persoalan ketika kejadian berlangsung. Risiko bencana juga perlu diperhitungkan dalam proses perencanaan pembangunan agar kebijakan dan program pembangunan dapat mempertimbangkan kondisi serta risiko yang dihadapi masyarakat.

Kabupaten Sigi memiliki berbagai potensi ancaman bencana, termasuk gempa bumi, likuifaksi, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan.

Dalam konteks tersebut, Yayasan SHEEP Indonesia bersama BPBD Kabupaten Sigi melaksanakan Konsolidasi Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Pengarusutamaan Penanggulangan Bencana (PB) di Kabupaten Sigi pada 11 Agustus 2026 di kediaman Sekretaris Kabupaten Sigi.

Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai pihak yang memiliki peran dalam penyusunan dan pemanfaatan informasi risiko bencana. Peserta berasal dari Sekretaris Kabupaten Sigi, BPBD Sigi, FPRB Sigi, Imunitas, Mercy Corps Indonesia, YKMI, KOAKSI, PPMB UNTAD, DPMD Sigi, serta FKMP Sigi Hijau

Konsolidasi tersebut dilakukan untuk membahas perkembangan penyusunan KRB, kebutuhan penguatan data dan informasi kebencanaan, serta strategi mengintegrasikan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Dokumen KRB merupakan dokumen kunci sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah, maka ini merupakan kebutuhan daerah yang artinya tanggung jawab seluruh sektor dalam pemerintah daerah. Kebutuhan data dalam penyusunan KRB harus disiapkan oleh seluruh OPD wali data, pemerintah kabupaten yang akan membantu mengkonsolidasikan hal tersebut. Bantuan teman-teman NGO dalam melakukan survey IKM sangat berarti bagi penyusunan KRB, sehingga dapat mendapatkan data yang valid, akurat dan faktual. Integrasi dalam penyusunan dokumen KRB dari semua pihak merupakan modal baik dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik,” ujar Drs. H. Nuim Hayat, M.M. , selaku Sekretaris Kabupaten Sigi sekaligus Ex-officio Kepala BPBD Sigi.

Pada saat konsolidasi berlangsung, proses penyusunan KRB masih pada tahap awal untuk asistensi Kerangka Acuan Kerja penyusunan KRB Kabupaten Sigi. Pada lain sisi pembagian peran dalam survey IKM antara pemerintah dan NGO yang ada di Kabupaten Sigi telah dilakukan.

Para pihak kemudian meninjau kebutuhan data yang masih diperlukan untuk memperkuat kajian. Data yang dibahas mencakup Data Kependudukan, Data Kelompok rentan, Data kemiskinan, Data sosial ekonomi, Data Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat, Data kejadian bencana, Data infrastruktur, Data kesehatan dan Data spasial yang terbaru.

Pengumpulan data akan dilakukan setelah asistensi bersama BNPB pada tanggal 18 Agustus 2026. Data IKM yang akan diambil oleh kolaborasi NGO yang ada di Kab. Sigi sebanyak 80 Desa, sedangkan yang diambil oleh pemerintah kabupaten sigi sebanyak 96 desa. Kebutuhan data lain akan langsung dikoordinasikan oleh tim penyusun dengan OPD yang bertanggung jawab.

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa kualitas KRB sangat bergantung pada ketersediaan dan ketepatan data. Informasi mengenai ancaman, kerentanan, kapasitas, dan risiko perlu menggambarkan kondisi wilayah secara aktual agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Selain membahas penyusunan dokumen KRB, pertemuan tersebut juga membahas bagaimana hasil kajian dapat digunakan dalam proses pembangunan daerah.

Para pihak mengidentifikasi sejumlah sektor yang perlu menggunakan informasi risiko dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, antara lain sektor infrastruktur, pengembangan ekonomi, kesehatan dan pengelolaan lingkungan/kawasan.

Pembahasan kemudian diarahkan pada bentuk pengarusutamaan Penanggulangan Bencana. Beberapa peluang integrasi yang diidentifikasi meliputi pengembangan sistem peringatan dini dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Menegaskan komitmen pemangku kepentingan yang hadir “pemerintah daerah akan menambahkan anggaran dalam penanggulangan bencana termasuk anggaran penyusunan dokumen KRB dalam pembahasan anggaran perubahan, walaupun kondisi fiskal kabupaten serba terbatas hari ini karena adanya efisiensi dari pemerintah pusat, maka dukungan dari seluruh pihak terutama NGO sangat kami butuhkan,” kata Sekretaris Kabupaten Sigi.

Konsolidasi tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi utama untuk memperkuat penyusunan KRB dan pengarusutamaan PB di Kabupaten Sig yang meliputi: 1. komitmen anggaran dari pemerintah daerah, 2. komitmen NGO untuk membantu survey IKM desa dan 3. komitmen untuk mengkonsolidasikan data dari seluruh OPD yang dibutuhkan.

Proses tersebut juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan data, perguruan tinggi memiliki kapasitas analisis, organisasi masyarakat sipil memiliki pengalaman pendampingan, sementara masyarakat memiliki pengetahuan mengenai kondisi dan perubahan yang terjadi di wilayahnya.

Karena itu, penyusunan KRB dilakukan melalui proses yang melibatkan berbagai pihak agar informasi risiko yang dihasilkan dapat merepresentasikan kondisi wilayah dan dapat digunakan oleh lebih banyak pihak. konsolidasi ditutup dengan beberapa tindak lanjut antara lain pembekalan tim survey IKM dari NGO dan Pemerintah, FGD sosialisasi dan internalisasi penyusunan dokumen KRB pada seluruh OPD, penambahan anggaran untuk tahun 2026 dan 2027 untuk penyusunan dokumen KRB serta dokumen turunannya serta review RPJMD setelah dokumen KRB selesai disusun.