Perubahan iklim bukan sekadar persoalan lingkungan hidup, melainkan krisis kemanusiaan yang mendalam dan berdampak langsung pada hak-hak fundamental anak. Di tengah eskalasi krisis ini, Yayasan SHEEP Indonesia (YSI) melalui Program Keadilan Iklim untuk Perlindungan Hak Anak (KIPHA) mengambil langkah strategis: memperkuat kapasitas internal staf dan guru pendamping sebelum mengeskalasi gerakan ke 12 sekolah mitra.

Urgensi Kapasitas Internal: Dari Keluh Kesah Menuju Advokasi Bermakna

Berdasarkan Komite Hak Anak PBB melalui General Comment No. 26 (2023), anak-anak memiliki hak mutlak untuk didengar dan berpartisipasi secara bermakna dalam merumuskan kebijakan lingkungan. Namun, partisipasi anak sering kali terjebak dalam formalitas atau ruang keluh kesah semata tanpa arah kebijakan yang jelas.

Untuk menghindari hal tersebut, pelatihan intensif yang diselenggarakan pada 27 Agustus 2026 di Aula SMA BOPKRI 2 Yogyakarta dirancang untuk membekali staf YSI, fasilitator lapangan, dan guru pendamping. Tujuannya agar para pendamping memiliki kesamaan perspektif, referensi metodologi yang matang, serta standar keamanan yang ketat dalam mengawal komunitas Climate Justice Warrior (CJW).

Dua Sesi Strategis Lokakarya

Dipandu oleh narasumber ahli seperti Helping Indah Kartini Zai (praktisi hak anak dari Save the Children Indonesia) serta fasilitator. Pelatihan ini dibagi ke dalam dua sesi utama:

• Sesi 1: Strategi Kampanye Kreatif & Pemetaan Stakeholder; Fokus pada teknik memfasilitasi anak merumuskan pesan utama (key message) krisis iklim, penerapan prinsip perlindungan anak (safeguarding), serta pemetaan sasaran advokasi (sekolah, dinas, hingga komunitas) dan media kampanye ramah anak.

• Sesi 2: Perumusan Rencana Tindak Lanjut; Diskusi interaktif untuk menggali ide-ide aplikatif serta penyusunan peta jalan (roadmap) instrumen pendampingan yang siap dieksekusi oleh guru dan staf di 12 sekolah mitra.

Output dan Proyeksi ke Depan

Melalui lokakarya ini, YSI sukses memberikan pengetahuan, referensi dan stimulan bagi SDM internal dan guru pendamping sehingga lebih menguasai kerangka hukum perlindungan anak, instrumen advokasi, serta teknik fasilitasi kampanye kreatif. Peta jalan dan instrumen yang dihasilkan kini menjadi panduan operasional utama dalam mendampingi kelompok CJW di 12 sekolah mitra, memastikan suara anak-anak Jogja didengar dan diakomodasi secara nyata dalam kebijakan publik. "Sebelum anak-anak kita gerakkan di garis depan perlindungan iklim, kita sebagai pendamping harus memastikan ruang aman, instrumen yang tepat, dan strategi advokasi yang kokoh berada di tangan mereka." ucap Wuri Lukitasari di akhir kegiatan