YSI bersama Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong penguatan tata kelola kawasan dan perlindungan mata air agar terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Upaya tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) “Penguatan Perencanaan Pembangunan dan Tata Kelola Kawasan yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang dilaksanakan pada 14 September 2026 di Lombok Utara.

FGD tersebut mempertemukan sejumlah perwakilan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, OMS, pemerintah kecamatan, pengelola kawasan, kelompok masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Peserta antara lain berasal dari Bappeda KLU, BPBD KLU, DPUPR KLU, DLH KLU, DKP3 KLU, DP2KBPMD, Diskominfo, pemerintah kecamatan, PDAM, FPRB, PMI, KTH, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti YLKMP, HWDI NTB, KONSEPSI, AJI Mataram, dan GPA Santong. Kegiatan juga melibatkan pihak seperti TN Gunung Rinjani, BPDAS NTB, DLHK Provinsi NTB, KPH NTB Wilayah I, dan BMKG NTB. 

Menghubungkan Hulu, Tengah, dan Hilir dalam Tata Kelola Kawasan 

YSI melihat bahwa pengelolaan kawasan membutuhkan keterhubungan antara kondisi di wilayah hulu, tengah, dan hilir. Karena itu, rekomendasi yang dibahas tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek Pengurangan Risiko Bencana (PRB), penguatan masyarakat, regulasi, serta perencanaan pembangunan daerah.

Dalam diskusi, peserta membahas sejumlah isu yang perlu diperkuat dalam perencanaan pembangunan 2027. Beberapa di antaranya meliputi penguatan regulasi dan zona perlindungan mata air, rehabilitasi kawasan dan daerah tangkapan air, perlindungan kawasan hutan dan DAS, penguatan praktik berbasis kearifan lokal, serta penguatan sistem peringatan dini dan kelembagaan PRB. 

“Pembangunan di Lombok Utara tidak hanya berbicara tentang anggaran dan pembangunan fisik, tetapi juga tentang siapa yang menerima manfaat dan bagaimana kelestarian lingkungan tetap terjaga. Karena itu, inisiatif seperti ini penting untuk membangun sinergi multipihak agar pembangunan Lombok Utara semakin inklusif dan berkelanjutan.” dalam sambutan Gatot Sugiharto, ST selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Asisten II) Kabupaten Lombok Utara 

Pemetaan Peran dan Kebutuhan Kolaborasi Lintas Sektor 

Selain membahas rekomendasi, forum juga melakukan pemetaan peran dan kebutuhan kolaborasi lintas sektor. Peserta dibagi ke dalam dua kelompok diskusi. Kelompok pertama membahas regulasi, penegakan hukum, zona perlindungan, tata ruang, rehabilitasi kawasan, konservasi tanah dan air, serta praktik berbasis kearifan lokal. Sementara kelompok kedua membahas PRB, sistem peringatan dini, Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA), kerjasama antar desa, tata kelola air, koordinasi lintas sektor, kelembagaan, dan pendanaan. 

Menghubungkan Rekomendasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bagi YSI, proses tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah, dalam mendorong kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Hasil diskusi selanjutnya akan menjadi bahan untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi melalui proses perencanaan pembangunan daerah, penguatan program perangkat daerah, serta koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Dalam kerangka acuan kegiatan, salah satu tujuan utama FGD adalah memetakan keterkaitan 10 rekomendasi dengan misi, tujuan, sasaran, prioritas, dan program OPD dalam RKPD KLU 2027, sekaligus mengidentifikasi program yang sudah berjalan dan dapat diperkuat dengan muatan perlindungan mata air dan kawasan. 

Salah satu hasil penting dari proses ini adalah adanya ruang bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperjelas pembagian peran dalam pengelolaan kawasan, termasuk peran pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, pengelola kawasan, kelompok masyarakat, OMS, serta pihak lainnya. 

“Pengelolaan kawasan dan perlindungan sumber air membutuhkan kerja bersama. Rekomendasi yang telah lahir dari proses diskusi sebelumnya perlu diterjemahkan menjadi langkah yang lebih konkret, sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing pihak. Harapannya, kegiatan ini menjadi ruang untuk menghubungkan rekomendasi, perencanaan pembangunan, program, hingga aksi nyata di lapangan,” ujar Dodik Sutikno perwakilan Forum Komunikasi OMS Kabupaten Lombok Utara. 

Proses integrasi rekomendasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah masih akan dilanjutkan melalui koordinasi dan pengawalan bersama terhadap hasil FGD, termasuk melihat peluang integrasinya ke dalam program dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

YSI bersama Forum Komunikasi OMS Kabupaten Lombok Utara dan para pihak terkait akan terus mendokumentasikan proses tersebut untuk melihat sejauh mana rekomendasi tata kelola kawasan dan perlindungan mata air dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, program, kolaborasi, dan aksi nyata.