Palu, Sulawesi Tengah – Upaya membangun sistem peringatan dini bencana yang terintegrasi dan adaptif terus diperkuat di wilayah pesisir barat Donggala–Palu serta daerah aliran sungai (DAS) Sigi–Palu. Yayasan SHEEP Indonesia (Society for Health, Education, Environment, and Peace memfasilitasi kegiatan Pendalaman Kajian Sistem Peringatan Dini dan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sistem Peringatan Dini Berbasis Lanskap. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari di Hotel Kembang Joyo, Palu, ini diikuti oleh total 66 peserta yang berasal dari berbagai lembaga tingkat desa dan kelurahan.
Peserta kegiatan meliputi perwakilan dari desa-desa di sepanjang pesisir pantai barat Kabupaten Donggala serta wilayah daerah aliran sungai (DAS) hulu, tengah, dan hilir Kabupaten Sigi, dengan total 18 desa dan kelurahan. Selain itu, hadir pula perwakilan dari BPBD Provinsi dan kabupaten/kota, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo Santik) Provinsi Sulawesi Tengah, Diskominfo Kota Palu, BMKG Stasiun Geofisika Palu, Balai Pengelolaan DAS Palu–Poso, serta pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Daerah dan Wilayah di Kota Palu, Donggala, dan Sigi. Wilayah-wilayah tersebut dipilih karena memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, baik di kawasan pesisir maupun daerah aliran sungai.
Hari pertama difokuskan pada pendalaman materi dan identifikasi peran antar lembaga dalam penguatan sistem peringatan dini berbasis lanskap di kawasan pesisir dan daerah aliran sungai (DAS). Peserta membahas pentingnya pendekatan berbasis lanskap yang menyesuaikan karakteristik kedua kawasan tersebut, termasuk tantangan koordinasi lintas wilayah dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. BMKG Stasiun Geofisika Palu memaparkan pentingnya pemahaman sistem peringatan dini cuaca ekstrem serta pemanfaatan data cuaca sebagai acuan kesiapsiagaan masyarakat terhadap banjir rob, gelombang tinggi, dan hujan ekstrem. Diskusi juga menghasilkan rancangan awal struktur dan mekanisme koordinasi Pokja Sistem Peringatan Dini Berbasis Lanskap sebagai wadah kolaboratif lintas lembaga.
Hari kedua kegiatan difokuskan pada finalisasi kerangka kerja dan penyusunan rencana aksi Pokja Sistem Peringatan Dini Berbasis Lanskap yang mencakup kawasan pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) Palu–Donggala–Sigi. Diskusi menyoroti percepatan respon gempa dari lima menit menjadi tiga menit, pentingnya pembangunan Radio Pantai Umum (RPU) di wilayah sulit sinyal, serta koordinasi lintas lembaga antara BMKG, BPBD, dan Kominfo dalam mekanisme peringatan dini tsunami. Peserta juga membahas pembelajaran dari tsunami 1928, 1968, dan 2018 yang menegaskan urgensi evakuasi mandiri, edukasi masyarakat, dan pelestarian pengetahuan lokal. Rencana aksi yang disepakati meliputi pelatihan radio, penyusunan jalur komunikasi, dokumentasi sejarah kebencanaan, serta simulasi dan sosialisasi kode isyarat peringatan dini, di bawah koordinasi BPBD Kabupaten/Kota dengan dukungan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.
Kegiatan ditutup dengan peneguhan komitmen kolaborasi lintas lembaga antara BPBD, BMKG, dan Diskominfo untuk mengembangkan sistem penyebaran informasi berbasis aplikasi dan radio komunitas, serta memperkuat jejaring komunikasi hingga tingkat desa.
Maryani perwakilan Kelurahan Besusu Barat, menyampaikan, “Sinergi ini penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam menjaga dan menyebarkan informasi kebencanaan di lingkungannya.” Pembentukan Pokja Sistem Peringatan Dini Berbasis Lanskap menjadi langkah strategis dalam menghubungkan tahap kesiapsiagaan dan tanggap darurat, memastikan informasi ancaman tersampaikan cepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat. Melalui kolaborasi lintas lembaga dan partisipasi aktif masyarakat, sistem peringatan dini di kawasan pesisir dan DAS Palu–Donggala–Sigi diharapkan dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan melindungi kehidupan di wilayah rawan bencana.
