Kayangan, Lombok Utara – Pada 28–29 Oktober 2025, Yayasan SHEEP Indonesia (YSI) melalui Program Pangan menyelenggarakan kegiatan Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Peringatan Dini (Pokja SPD) Berbasis Lanskap. Kegiatan berlangsung di Kantor PEM Kecamatan Kayangan dan diikuti oleh 34 peserta (L:32, P: 2) dari 14 desa dampingan YSI di kawasan lanskap Lombok Utara. Peserta terdiri dari kelembagaan desa seperti TSBD (Tim Siaga Bencana Desa) Desa, FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana) Desa, Perwakilan kader posyandu, Sibat (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat) seperti kepala desa, operator Sistem Informasi Desa (SID), tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, serta perwakilan dari BPBD Lombok Utara, BMKG NTB, dan lembaga lokal pencinta alam
Hari pertama berfokus pada penguatan pemahaman peserta tentang sistem peringatan dini bencana. Tim Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) BPBD Lombok Utara memaparkan sejarah kebencanaan di 14 desa dampingan yang berada di wilayah landscape Santong-Murus Malang dengan risiko seperti gempa, cuacaa ekstrem, banjir, dan longsor, kekeringan, ada jugaa vulkanik gunung Rinjani. Data menunjukkan bahwa wilayah Lombok Utara pada tahun 2025 saja presentase kejadian bencana 79% didominasi oleh cuaca ekstrem, disusul 5% kebakaran, longsor, banjir bandang, dan banjir rob 3%, dan gempa 1% . BMKG NTB menjelaskan empat pilar sistem peringatan dini serta mekanisme penyebaran informasi cuaca ekstrem di NTB. Fasilitator dari Komisi Manajemen Bencana memperkenalkan fungsi dan peran Pokja SPD sebagai penghubung antaraktor di tingkat desa. Sesi diskusi memperdalam pemahaman peserta melalui berbagi pengalaman dalam pengelolaan risiko bencana dan penggunaan data SID sebagai alat pemantauan.
Hari kedua dimulai dengan review hasil pembelajaran dan dilanjutkan dengan pendalaman kajian kesenjangan sistem peringatan dini, pembentukan struktur Pokja SPD berbasis lanskap, serta pembuatan draft aksi merespon peringatan dini. Struktur yang disepakati terdiri dari ketua yaitu M. Zainur, sekretaris Siswandi, serta tiga koordinator bidang: pemantauan, diseminasi informasi, dan edukasi masyarakat. dilanjutkan menyusun rencana aksi bersama yang mencakup kegiatan seperti konsolidasi dengan prokompimcam terkait kesiapsiagaan peralihan musim, dan musim hujan, peningkatan kapasitas kelompok kerja, penyusunan SOP untuk merespon aksi dini, serta gladi kelas dan gladi lapangan.
Kegiatan ditutup dengan peneguhan komitmen lintas lembaga untuk memperkuat koordinasi antara Pokja, BPBD, dan BMKG dalam pengelolaan data risiko dan penyebaran informasi cepat berbasis aplikasi SID atau radio komunitas. Komitmen ini menjadi dasar kolaborasi untuk mengintegrasikan sistem peringatan berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat.
Salah satu peserta, M. Zainur (Ketua Pokja)dari Desa Kayangan, menyampaikan, “Kegiatan ini membuka wawasan kami bahwa sistem peringatan dini bukan hanya urusan pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Melalui kelompok kerja sistem peringatan dini, kami bisa saling terhubung antar desa untuk berbagi informasi cuaca ekstrem dan mengambil langkah cepat sebelum bencana terjadi. Ini penting, karena perubahan cuaca sekarang semakin sulit diprediksi.”
Pembentukan Pokja SPD menjadi langkah penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di kawasan rawan bencana Lombok Utara yang dikenal memiliki risiko tinggi terhadap bencana cuaca ekstrem dan membutuhkan sistem peringatan dini yang terintegrasi dan berbasis masyarakat. Pokja akan berperan dalam mendeteksi potensi bahaya lebih dini, mempercepat penyebaran informasi, dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Melalui proses ini, YSI bersama mitra mendorong terbangunnya sistem peringatan dini berbasis masyarakat yang efektif dan berkelanjutan.
