Program Pemberdayaan Masyarakat Marjinal dan Pembangunan Perdamaian di Aceh Timur berjalan sejak September 2008, di 12 desa dari 4 Kecamatan. Kedua belas desa tersebut adalah: Kemuning, Teupin Breh, Teupin Pukat, Sinebok Tuha, Seulemak Muda, Kuala Geulumpang, Melidi, Buntul Jambu, Babo, Tampor Paloh, Tampor Boor dan Batu Sumbang. Program pemberdayaan yang dilakukan meliputi 4 bidang, yaitu: Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan dan Pembangunan Perdamaian

Program Pemberdayaan Kesehatan dilakukan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa sampai kabupaten, yaitu: Masyarakat, Relawan Kesehatan Desa (RKD), Bidan Desa, Aparat Desa, Tenaga Kesehatan dari Kabupaten, PusKesMas, dan Pemerintah Kabupaten. Program Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat diarahkan untuk membentuk Desa Siaga, yaitu Desa yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan (bencana & kegawatdaruratan kesehatan) secara mandiri.
Mengapa Desa Siaga?
Visi Indonesia Sehat yaitu Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat telah sangat jelas dalam menguraikan strateginya, yaitu: 1) Menggerakkan & memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, 2) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkwalitas, 3) meningkatkan sistem surveilans, monitoring & informasi kesehatan dan 4) Meningkatkan pembiayaan kesehatan.
Kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan di 12 desa dampingan SHEEP masih memiliki hambatan dan tantangan untuk mewujudkan Desa Siaga antara lain :
- Lemahnya koordinasi antara PusKesMas/Bidan Desa dengan Relawan Kesehatan Desa (RKD).
- Kurangnya pengetahuan RKD, sehingga perannya tidak optimal.
- Sosialiasi Desa Siaga oleh pemerintah yang masih lemah dan perlunya perubahan pola pendekatan kepada masyarakat, bahwa masyarakat tidak sekedar obyek, namun harus mengambil peran aktif; sementara pemerintah juga harus berubah dari pola pendekatan birokrasi menjadi pelayan masyarakat.sehingga kebijakan benar-benar memihak rakyat.
- Di beberapa desa ada warga yang belum mengetahui mekanisme penggunaan kartu JamKesMas karena tidak adanya informasi.
- Kurangnya pemanfaatan lahan pekarangan oleh warga.

Melihat kondisi tersebut, telah ada kesepakatan bersama untuk pembagian peran yang dilakukan antara SHEEP, Dinas Kesehatan, RKD, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat, yaitu sebagai berikut:
Perkembangan yang terjadi
Proses pendampingan untuk mendukung kemandirian masyarakat menuju terbentuknya Desa Siaga melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan di masyarakat antara lain:
- Promosi Kesehatan (PromKes), yaitu: memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih tahu tentang permasalahan kesehatan yang ada di
lingkungannya dan tahu apa yang harus dilakukan. Promosi kesehatan ini dilakukan oleh masyarakat/RKD dan untuk masyarakat); Pelayanan Kesehatan ibu dan anak dan monitoringnya.
- Pemanfaatan lahan pekarangan: salah satu hal yang bertujuan untuk mendukung tambahan asupan gizi masyarakat adalah: kebiasaan mengkonsumsi sayuran dan kacang kacangan yang bisa diusahakan sendiri oleh masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Di beberapa desa sudah dimulai oleh RKD.
- Pos Obat Desa (POD): merupakan tempat pelayanan kesehatan dasar yang dikelola oleh masyarakat untuk masyarakat.
- Kegiatan lain yang mendukung pembentukan Desa Siaga: pertemuan RKD, gotong royong pembuatan toilet, membersihkan lingkungan desa, diskusi masyarakat, dll.


Berikut adalah tabel posisi masing-masing desa dampingan