Artikel Terkini

Duo Srikandi dari Brongkol

Duo Srikandi dari Brongkol

"Kami berkeingingan supaya Ibu-ibu di Dusun Brongkol bisa maju, bisa bertambah wawasan dan pengalaman serta bisa memperoleh penghasilan tambahan".

Ibu Menik dan Ibu Menuk merupakan dua sosok inspiratif dari Dusun Brongkol, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan. Seperti namanya Ibu Menik yang bernama asli Suparmi ini terlihat lebih kecil perawakannya daripada Ibu Menuk adiknya yang berselisih usia 2 tahun. Keakraban dua kakak adik yang tempat tinggalnya bersebelahan ini bukan saja terlihat dari urusan domestik rumah tangga mereka, tetapi juga dalam keterlibatannya di kepengurusan Kelompok Mekar yang merupakan organisasi Ibu-Ibu Dusun Brongkol dampingan Yayasan SHEEP Indonesia (YSI). Organisasi ini mulai terbentuk Pasca Erupsi Merapi 2010 sebagai media berorganisasi, belajar, berpraktek dan menghasilkan nilai ekonomi termasuk bagaimana berproses agar memiliki ketangguhan di bidangnya.

Pelatihan Pemetaan Partisipatif

Pelatihan Pemetaan Partisipatif

Pemahaman tentang batas wilayah merupakan salah satu kebutuhan penting yang harus dilakukan untuk masyarakat desa, termasuk desa dimana YSI bekerja dan melakukan pelayanan. Batas wilayah administrasi secara umum dipahami sebagai salah satu komponen pembagi kewenangan dan urusan untuk mewujudkan tertib administrasi daerah otonom dan juga desa. Pembagian tersebut berhubungan dengan tingkatan atau hirarki wilayah administrasi. Pada kenyataannya, batas wilayah administrasi hingga saat ini masih menjadi perhatian karena belum semua segmen batas tegas dan jelas (telah dilakukan penegasan dan penetapan), yang ditandai dengan banyaknya permasalahan yang timbul akibat batas. Paradigma yang selama ini berjalan dan seolah-olah menjadi dasar dalam penyelesaian permasalahan batas wilayah yaitu sistem hirarki top-down yang artinya penataan batas wilayah administrasi unit yang lebih kecil mau tidak mau memperhatikan penataan batas wilayah administrasi unit yang lebih besar.

Bedah buku

Bedah buku

"Sisi Lain Kendeng Utara", Keanekaragaman Capung, Kupu-kupu dan Burung Pegunungan Karst Kendeng Pati Jawa Tengah
Semarang, 15 Oktober 2015

Kawasan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, adalah kawasan ekosistem unik karena merupakan kawasan karst. Keragaman faunanya bisa menopang kehidupan pertanian, pengairan dan keanekaragaman tanaman. Namun, di sisi lain terjadi tarik menarik kepentingan atas manfaat dan fungsi kawasan yang terjadi lebih dari sepuluh tahun terakhir. Satu pihak berbicara soal pentingnya pelestarian kawasan untuk menopang keberlangsungan sektor pertanian, sedangkan kelompok lain merencanakan penambangan dengan dalih maksimalisasi pemanfaatan sumber daya yang hanya mempertimbangkan pengembangan ekonomis. Selama proses pro-kontra tetap ada, ketegangan tak terelakkan; semua merasa memiliki dasar dari tiap pilihan. Sementara penghuni pegunungan Kendeng yang lain (flora dan fauna) tidak diperhitungkan, padahal mereka juga berhak atas kehidupan yang nyaman di kawasan ini.

Lokakarya Setengah Hari Tentang Pengungsi

Lokakarya Setengah Hari Tentang Pengungsi

Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2015
Surakarta, 15 Oktober 2015

Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) menyebutkan bahwa ada sebanyak 59,5 juta orang telah mengungsi pada akhir tahun 2014. Jumlah itu mencakup 19,5 juta pengungsi, 32,2 juta pengungsi dalam negeri dan 1,8 juta orang yang masih menunggu keputusan pencarian suaka. Lebih dari 50% pengungsi tersebut adalah anak-anak. Informasi lain juga mengungkapkan bahwa 8,3 juta jiwa orang terpaksa melarikan diri dari negara-negara mereka.

UNHCR juga menambahkan bahwa persoalan sindikat perdagangan manusia juga masih banyak dihadapi. Persoalan sindikat perdagangan manusia ternyata tak bisa begitu saja hilang meski berbagai upaya hukum telah dilakukan oleh banyak negara yang menjadi tujuan manusia bermigrasi atau mengungsi. Konflik yang berbasis ras, agama dan pandangan politik secara sistematis justru memberi ruang bagi keberadaan sindikat perdagangan manusia.

Menjadikan Masyarakat Sebagai Pelaku Perubahan Untuk Desanya Sendiri Melalui Peraturan Desa Yang Ada

Menjadikan Masyarakat Sebagai Pelaku Perubahan Untuk Desanya Sendiri Melalui Peraturan Desa Yang Ada

Pendampingan pelaksanaan program penguatan bagi desa direalisasikan dengan fasilitasi Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat agar memiliki kapasitas untuk partisipasi mewujudkan tata kelola pemerintah Desa yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut juga untuk mendukung Sumber daya manusia yang memahami, kompeten dan kritis, apalagi dengan berlakunya UU Desa No. 6 tahun 2014. Implikasi UU No. 06/2014 terkait pemerataan pembangunan pedesaan dan tata kelola pemerintahan desa. Selain itu penting di tingkat penguatan masyarakat disinergiskan dengan pemahaman pada pelaku kebijakan dan pelaksana dengan dukungan kebijakan lain yang sinkron dan kontekstual dengan konteks masyarakat setempat.

Untuk lebih memahami dan mengkritisi tersebut, YSI bekerja sama dengan Pemerintah kabupaten kepulauan Mentawai mengajak semua pihak membahas lebih dalam. Fokus audensi sosialisasi dan konsultasi tersebut adalah mengidentifikasi kesiapan antar dinas pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan UU no. 6/2014, koordinasi sinergis dan bagaimana dukungan terhadap sumber daya desa yang menjadi pelaksana dan penanggung jawab langsung memiliki kompetensi yang diharapkan.