Bertempat di Aula Bappeda Mentawai berlangsung pertemuan antara Yayasan SHEEP Indonesia (YSI), forum masyarakat sipil, perwakilan masyarakat dampingan YSI, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mentawai. Pertemuan konsolidasi ini difokuskan untuk menyelaraskan berbagai program dan kegiatan yang dijalankan oleh Non-Governmental Organization (NGO) dengan prioritas pembangunan daerah, dalam rangka menciptakan sinergi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kepulauan Mentawai.
Kegiatan ini menghadirkan dialog terbuka antara pemangku kepentingan yang diwakili oleh Sembilan dinas terkait mulai dari Dinsos PPPA,Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Dinas Kesehatan serta perwakilan masyarakat, untuk membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama. Beberapa isu krusial yang menjadi sorotan antara lain:
Inklusi Sosial, guna memastikan seluruh lapisan masyarakat—termasuk kelompok rentan dan marginal—mendapatkan akses yang adil terhadap pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar; Kemandirian Pangan Lokal, melalui penguatan potensi pangan lokal serta penerapan praktik pertanian yang berkelanjutan dan berbasis komunitas; Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim, dengan menekankan peningkatan kapasitas masyarakat serta kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak bencana yang kerap melanda wilayah kepulauan; serta Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, agar hak-hak masyarakat adat tetap terjaga dan partisipasi mereka diakui dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Pertemuan ini mendorong pemerintah memiliki langkah konkret membangun peta jalan kolaboratif antara program-program NGO dan rencana strategis pemerintah daerah. Dengan penyelarasan ini Ikbal (manager area Sipora), berharap dapat menghindari duplikasi program, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, dan memaksimalkan dampak dari setiap inisiatif yang dijalankan.
Yang tak kalah penting, pertemuan ini menjadi ruang aspiratif bagi masyarakat untuk menyuarakan pandangan mereka secara langsung. Salah satunya datang dari Ibu Dewita, perwakilan OMB Silasi dari Desa Nemnemleleu. Ia menyampaikan bahwa selama ini pemberdayaan masyarakat belum dilakukan secara optimal oleh pemerintah daerah, karena lebih berfokus pada pemberian bantuan semata tanpa dibarengi pelatihan dan pendampingan. Akibatnya, banyak masyarakat yang menjadi bergantung pada bantuan tanpa benar-benar berdaya. "Harapan saya, kalaupun ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat, sebaiknya disertai dengan pendampingan dan pemberian pengetahuan yang memadai, agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan untuk bertahan hidup, tetapi juga mampu bekerja dan mandiri." Ujarnya.
Pertemuan ini diakhiri dengan tindak lanjut berupa program strategis lintas dinas yang memperkuat produksi, distribusi, dan konsumsi pangan berbasis komoditas lokal Mentawai diantaranya mendorong peningkatan produksi dan perlindungan benih lokal (sagu, pisang, keladi, cengkeh), pengembangan lumbung pangan hidup di desa rawan bencana, serta pembentukan kelembagaan ekonomi petani dll.
