Isu pangan lokal terus diperjuangkan untuk mendukung kemandirian sistem pembangunan di tingkat desa secara khusus. Hal tersebut diperkuat dengan pengarusutamaan perlunya kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) dalam program yang dijalankan bersama masyarakat. Menjawab hal tersebut, Yayasan SHEEP Indonesia secara internal melakukan peningkatan kapasitas bagi staf khususnya materi mengkaji dan mengusulkan isu penting dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa. Pemilihan materi peningkatan kapasitas terfokus pada pengarusutamaan GEDSI yang merupakan unsur masyarakat marjinal sebagai mandate YSI, didasari bahwa proses penyusunan RPJMdes mengandung prinsip keterlibatan unsur masyarakat Desa, pertimbangan kondisi obyektif Desa dan ketersambungan dengan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Dalam dokumen yang dihasilkan, pemerintah Desa dapat memantau, mengukur target kinerja, hasil dan dampak program pembangunan secara jelas. RPJM Desa juga menjadi alat kontrol bagi publik terhadap pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan kedudukannya secara transparan dan akuntabel.
Kegiatan dilakukan pada 20 Februari 2023 difasilitasi oleh Suparlan dibantu Masturido, Staf YSI yang memiliki pengalaman dalam praktek review RPJMDes. Kegiatan yang diikuti 17 staf internal ini diawali dengan pemahaman dan poin penting yang perlu dikritisi terkait apa itu RPJMDes termasuk prinsip-prinsipnya. Berdasarkan prinsip umum, dihubungkan tentang isu pangan lokal dan mengukur GEDSI diarusutamakan dalam RPJM desa yang telah berjalan. Pemaparan dan pemahaman ini diselingi dengan diskusi lebih dalam tentang persoalan yang ditemukan di desa yang didampingi selama ini.
Sesi kedua, dilanjutkan sharing dan pengisian matriks untuk mengidentifikasi RPJMDes yang ada di desa kemudian dipresentasikan agar dikritisi bersama. Dalam presentasi, staf lain akan mengkritisi dan memberikan input sehingga pengarusutamaan pangan lokal, GEDSI dan berbagai isu kebutuhan masyarakat terakomodasi. Dalam fakta lapangan ditemukan, bahwa kabupaten dan desa memahami bahwa isu pangan lokal dan keterlibatan seluruh unsur memang penting, akan tetapi realitas kebijakan ditemukan bahwa masih ada “impor” pangan dari daerah lain. Kesepakatan, kesepahaman isu ini masuk dalam RPJMDes masih membutuhkan proses utuk secara riil bagaimana merumuskan, menganggarkan kemudian mengimplementasikan. Selain Review dan penyusunan, perlu ada kesepakatan strategi yang diarahkan untuk mengawal dan mengukur ini terimplementasi dengan baik. Untuk itu, pembekalan atau peningkatan kapasitas tidak hanya berhenti di satu kegiatan ini, tapi butuh serial termasuk bagimana kemampuan menganalisis dan mengkritisi kebijakan dilakukan berulang-ulang oleh staf.
Kegiatan ini masuk dalam perencanaan dalam peningkatan kapasitas SDMuntuk mendorong staf memiliki referensi, wacana dari sisi teori, mengintegrasikan isu dan pengarusutamaan kemudian praktek sehingga ada tindak lanjut yang jelas. “Media ini menjadi ruang dialog dan belajar terkait RPJMDes, Staf diharapkan mampu mendapat dan memberikan pengetahuan yang konkrit kepada staf lain dan juga proyek agar di setiap penyusunan kebijakan, dialog dengan stakeholder, memasukkan semua isu baik pangan lokal dan juga inklusifitas dibawa dan digunakan oleh staf.