Kondisi Sosial Masyarakat Paska Konflik Di Aceh Timur
Penelitian YAPPIKA di sepuluh kabupaten di NAD, termasuk Aceh Timur (Kecamatan Peureulak dan Darul Aman) menunjukkan lemahnya pranata di tingkat komunitas desa. Kelemahan ini disebabkan karena penyeragaman struktur pemerintahan desa selama masa Orde Baru serta akibat konflik yang memunculkan perasaan saling curiga dan ketakutan di antara warga masyarakat desa. Dalam kondisi konflik, peran dan posisi Geuchik sebagai kepala pemerintahan di desa juga tidak masimal karena unsur ketakutan, baik terhadap TNI atau GAM, sering lebih dominan daripada keberpihakan terhadap masyarakat desa. Bagi TNI dan GAM, desa menjadi ajang pertarungan politik berupa tuntutan loyalitas dan pengaruh politik serta kepentingan ideologi (budaya & struktur tradisional Aceh vs orientasi politik pemerintahan Orde Baru). Ketakutan serta strategi militer yang membatasi ruang gerak masyarakat sipil juga membatasi kebebasan bergerak serta berkumpul masyarakat desa, sehingga pertemuan-pertemuan di tingkat desa untuk membahas kesejahteraan desa juga sering tidak bisa terlaksana. Selain itu, di beberapa desa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah desa sangat rendah terbukti dari tuduhan korupsi yang sering dilontarkan kepada perangkat desa, meskipun di desa-desa lain perangkat desa mendapat kepercayaan dari warganya.
Upaya Membangun Perdamaian Masyarakat Basis
Membangun kebersamaan dan solidaritas masyarakat terdengar seperti statemen yang sederhana, namun di tengah kondisi masyarakat yang telah sekian lama berkonflik, itu tidak mudah dilakukan. Berbagai program pengembangan desa tidak akan optimal apabila pemulihan pranata tidak dilakukan. Solidaritas dan kebersamaan di kalangan masyarakat harus dibangun kembali. Dalam upaya membangun kembali pranata sosial yang tidak lagi berfungsi, SHEEP melakukan beberapa upaya seperti tersebut di bawah ini:
Perasaan terancam dan rasa saling curiga di kalangan masyarakat dirasakan oleh semua masyarakat Aceh Timur, dimana selama konflik mereka merasa tidak aman dalam melakukan segala bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Dialog terbuka bahkan dalam kelompok kecil masyarakat tidak mungkin dilakukan karena ketatnya pengawasan militer. Untuk mulai membuka dialog di kalangan masyarakat, SHEEP menginisiasi program pertemuan antar masyarakat. Satu kelompok perwakilan masyarakat suatu desa mengunjungi masyarakat di desa lain selama tiga hari untuk saling bertukar pengalaman bagaimana melakukan proses pembangunan desa paska konflik.
Program People to People meeting, dimana masyarakat dari negara yang juga mengalami konflik (Sri Lanka dan Cambodia) dan terkena dampak konflik secara langsung mengunjungi Aceh Timur dan live in di tengah masyarakat dampingan. Dengan datangnya tamu dari negara lain yang juga mengalami hal yang sama, masyarakat Aceh Timur ternyata juga bisa menjadi masyarakat yang terbuka dan menerima perbedaan (baik perbedaan agama, suku dan golongan). Solidaritas antar masyarakat lintas negara sebagai sesama korban konflik yang mulai menata pranata sosial mereka mulai terjalin.
Pelatihan Hidup Tanpa Kekerasan yang mengedepankan cara-cara damai dan tanpa kekerasan dalam menyelesaikan masalah menjadi salah satu sesi yang dilakukan dalam perencanaan desa atau pertemuan desa yang disepakati.
Emergency Response Post Earthquake and Tsunami in West Java...
putar
"Togetherness & hard Work Define Our Future" , People to people exchange Towards Peace building...
putar
Community Based Rehabilitation on Health and People's Economic after Tsunami and Civil Conflict in East Aceh...
putar
Water Filter...
putar
