REFLEKSI

Lingkungan 21 Agustus 2018 Yayasan SHEEP Indonesia

Workshop peta jalan pemenuhan dasar dan hak dasar Wilayah Mentawai

Rate this item
(0 votes)

Gerakan Menuju Masyarakat yang Tangguh

Penggunaan dana desa pada tahun 2018 terfokus untuk membiayai program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan pembangunan Desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 yang berarti juga menjadi dasar kuat bagaimana pemenuhan kebutuhan dan hak dasar masyarakat juga menjadi prioritas.

Untuk menanggapi fokus itu, Yayasan SHEEP Indonesia bersama 5 organisasi masyarakat basis dan 3 organisasi masyarakat sipil di wilayah Kabupaten kepulauan Mentawai menyelenggarakan workshop bertema hak dasar, kebutuhan dasar, UU dan tata pemerintahan pada tanggal 25 juli 2018 di desa Beriulou, Sipora Selatan. Workshop ini dihadiri oleh 23 orang 6 orang laki-laki dan 17 perempuan  mewakili 5 OMB dan 2 OMS. Hasil dari kegiatan workshop di antaranya adalah :

  1. Konsolidasi kerja-kerja OMB dan OMS dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar melalui  program organisasi masing-masing
  2. Penyamaan prespektif OMB dan OMS tentang kebutuhan dasar dan hak dasar, dasar hukum yang menyertainya serta bagaimana peran negara dalampemenuhannya. Peran Negara dilakukan oleh Pemerintah Desa yang diminta komitmen untuk memberikan jaminan terhadap perencanaan program pembangunan yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar bagi masyarakat.
  3. Perumusan peta jalan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar di 5 desa berdasarkan persoalan yang dihadapi dan terjadi saat ini agar lebih baik kedepan.

Dari proses workshop yang dilakukan, seluruh organisasi menyampaikan prespektif tentang kebutuhan dasar, dengan menyampaikan kesimpulan bahwa kebutuhan dasar adalah :
“Sesuatu yang berhubungan dengan sandang, pangan dan papan, sedangkan hak dasar menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan akses terhadap Pendidikan, Perlindungan untuk hidup, kesehatan, social dan  ekonomi, akses infrastruktur sebagai mobilitas masyarakat, akses informasi, hak atas kehidupan baik dalam kandungan dan di luar kandungan serta berhubungan dengan partisipasi dan keterlibatan masyarakat terhadap pembangunan”.
Dalam sesi diskusi kelompok; peserta diajak untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kebutuhan dan hak dasar di desa masing-masing, serta apa dan bagaimana harapan kedepan dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan desa mereka. Ada 8 poin penting sebagai dasar penentuan peta jalan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Hak dasar masyarakat di 5 desa kecamatan sipora Selatan, kabupaten kepulauan Mentawai.

  1. Perlindungan lahan produksi pangan lokal berkelanjutan bagi masyarakat Mentawai.
  2. Memperkuat peran dan partisipasi aktif masyarakat (dengan keberagamannya) dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Keterlibatan mendorong masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan.
  3. Kedaulatan atau Kemandirian pangan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pengurangan ketergantungan pada bahan-bahan pendukung makanan pokok yang bersumber dari luar desa.
  4. Perlindungan tempat tinggal dan lahan lahan produktif masyarakat dari ancaman banjir dan tsunami dan bencana lain berdasarkan dari profil wilayah kepulauan Mentawai.
  5. Perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat khususnya di bidang kesehatan; baik akses sarana, pemahaman dan pelayanan kesehatan.
  6. PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) masih dirasa sangat kurang di karenakan pola hidup yang masih belum menjadi gerakan Bersama dalam kehidupan sehari hari.
  7. Penguatan kemitraan desa khususnya dalam bidang pendidikan; baik dari sisi insfrastruktur, tenaga pendidik dan akses sarana pendidikan.
  8. Penegasan terhadap peran negara atau pemerintah desa dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar masyarakat yang dituangkan kedalam perencanaan pembangunan Desa.

Desa, baik dalam merencanakan program, kegiatan pembangunan desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dapat mempertimbangkan kebutuhan dan hak dasarnya berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa. Program dan kegiatan dapat ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

(Wuri; Summary Rekam Proses Workshop di wilayah Mentawai)

Read 97 times
Last modified on 25 Agustus 2018