Yayasan SHEEP Indonesia (YSI) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menggelar “Lokakarya Kebijakan Tata Ruang dan Konsep Pembangunan Berbasis Iklim dan Minim Resiko Bencana” di Aula Bupati Lombok Utara (11/08). Kegiatan ini dihadiri oleh WaBup Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk Wakil Ketua DPRD KLU, Kepala OPD di tingkat Kabupaten dan Provinsi, camat, perwakilan desa, Kelompok Pengelola Hutan (KPH) Rinjani Barat, dan Taman Nasional Gunung Rinjani dan bertujuan mendiseminasikan hasil kajian kebijakan koherensi PRB dan API, mensinkronkan kebijakan tata ruang, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang inklusif, responsif, dan berbasis iklim serta risiko bencana.
Mengawali pertemuan, Fauzi-Manager Area Lombok, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat integrasi Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam kebijakan pembangunan dan tata ruang daerah. Sebelumnya, YSI telah melakukan metode desk review dan focus grup discussion terhadap berbagai dokumen kebijakan kawasan di Lombok Utara untuk menilai tingkat keselarasan antara API dan PRB serta mengidentifikasi kesenjangan yang perlu diperbaiki.
Wabup Kus dalam sambutannya menekankan bahwa masa depan Lombok Utara sangat ditentukan oleh cara menata ruang dan membangun wilayah sesuai tantangan iklim dan potensi bencana yang dihadapi. Ia mengingatkan bahwa perubahan iklim bukan lagi sekadar topik diskusi, melainkan fakta yang nyata dengan dampak yang sudah dirasakan, seperti abrasi pantai dan bencana hidrometeorologis.“Kebijakan tata ruang harus menjadi instrumen penting untuk kesiapan menghadapi bencana. Rekomendasi yang dihasilkan dari Lokakarya ini harus diintegrasikan dalam setiap perencanaan pembangunan, tidak hanya sebagai dokumen, tetapi benar-benar diimplementasikan,” tegasnya.
Menanggapi pernyataan Wabup Kus, YSI mengajak seluruh peserta untuk membangun komitmen bersama, mengingat potensi bencana di Lombok Utara tergolong tinggi. Kolaborasi antar pihak menjadi krusial agar pembangunan yang dilakukan benar-benar adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.Kolaborasi multipihak menjadi penting untuk mengatasi kebijakan tata ruang, pengurangan risiko bencana (PRB), dan adaptasi perubahan iklim (API) yang masih berjalan sektoral, sekaligus menjawab tantangan kompleks seperti ancaman gempa, kekeringan, alih fungsi lahan, dan degradasi lingkungan di wilayah berisiko tinggi.
Kegiatan ini diakhiri dengan “pekerjaan rumah” untuk masing-masing pemangku kepentingan yang hadir melalui tindak lanjut lokakarya meliputi penguatan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah rawan bencana hingga peningkatan sistem informasi, kesehatan, dan peringatan dini. Salah satu rekomendasi krusial adalah memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta untuk memastikan integrasi PRB dan API dalam rencana tata ruang daerah. Workshop ini menjadi awal dari proses bersama yang akan mendorong lahirnya dokumen dan forum diskusi berkelanjutan tentang kebijakan tata ruang di Kabupaten Lombok Utara.
